Tag Archives: makalah hukum waris islam

Mendalami Hukum Waris Islam di Indonesia

Sirah Nabi Muhammad saw

Mendalami Hukum Waris Islam di Indonesia

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Alhamdulillah kita bertemu lagi di ceramah-islam.com. Semoga pembaca sekalian tetap dikarunia kebahagiaan dan kelancaran dalam setiap urusan. Aamiin. Di kesempatan sebelumnya kita telah membahas berbagai macam hal-hal tentang islam. Kemudian pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hukum waris islam di Indonesia.

Dalam kehidupan bermasyarakat kadang kita temui masalah-masalah yang muncul akibat warisan. Nah, untuk itu hal ini dirasa penting dipelajari bagi kita semua agar terhindar dari permasalahan tentang warisan. Karena jika terjadi masalah tentang warisan hubungan kekeluargaan akan menjadi regang dan muncullah ketidakharmonisan diantarannya. Semoga hal itu tidak menimpa kita semua, Aamin.

Pentingnya mendalami hukum waris islam terutama di Indonesia adalah hal yang perlu untuk dilakukan. Karena bagi siapapun yang mempelajari ini maka mereka akan lebih mengerti pentingnya pembagian warisan yang baik dan benar sesuai syariat islam dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Mari langsung saja kita simak ulasan dari kami tentang mendalami hukum waris islam yang ada di Indonesia dengan ulasan berupa persoalan dan pemecahan masalah dibawah ini,

Mendalami Hukum Waris Islam di IndonesiaHukum Waris Mana yang Digunakan, Islam, Adat atau KUHPerdata?

Bila terjadi sengketa waris, pilihan hukum yang mana (Islam, Adat atau KUHPerdata) yang hendak dipergunakan? Ambil contoh, pewaris adalah beragama Islam dan di antara ahli waris tidak ada kesepakatan mengenai pilihan hukum.

HUKUM waris Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. telah mengubah hukum waris Arab pra-Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya, bahkan merombak sistem pemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta pusaka. Sebelumnya, dalam masyarakat Arab ketika itu, wanita tidak diperkenankan memiliki harta benda –kecuali wanita dari kalangan elite– bahkan wanita menjadi sesuatu yang diwariskan.

Persoalan di atas merupakan pilihan hukum yang di jadikan hujjah yang menurutnya mampu terselesaikan oleh beberapa solusi dari pihak antara pengadilan negeri,pengadilan agama, ataupun perilaku yang sudah menjadi adat setempat yang di percaya sekaligus di yakini hal tersebut akan terselesaikan.

Jual Kain Tenun

Oleh karena itu mari kita lihat jawaban atas pertanyaan di atas agar menjadi penerang bagi kita semua kemana kaki akan kita langkahkan. Semoga bermanfaat akan hadirnya artikel ini. Terimakasih.

Menjawab tentang pilihan hukum atas persoalan kewarisan bila terjadi sengketa waris adalah membicarakan pilihan hukum (choice of law) dalam tataran praktik. Artinya bahwa hukum positif di Indonesia masih membuka ruang bagi para pihak memilih dasar hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang nantinya memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut.

Pilihan hukum di sini maksudnya sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Adat atau KUHPerdata (Civil Law) atau dapat diajukan ke Pengadilan Agama bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Islam. Hal ini terkait Indonesia masih menganut sistem pluralisme hukum.

Bagi Pewaris yang beragama Islam, dasar hukum utama yang menjadi pegangan adalah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Umum UU tersebut dinyatakan: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus”. Secara eksplisit, Hukum Islamlah yang harusnya menjadi pilihan hukum bagi mereka yang beragama Islam. Namun, ketentuan ini tidak mengikat karena UU Peradilan Agama ini tidak secara tegas mengatur persoalan penyelesaian pembagian harta waris bagi Pewaris yang beragama Islam (personalitas Keislaman Pewaris) atau Non-Islam.

Di dalam praktik, pilihan hukum ini menimbulkan berbagai masalah, karena ahli waris bisa saling gugat di berbagai pengadilan. Permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung dan atau mengajukan upaya hukum kasasi untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memutus adalah konsekuensi yang harus dibayar oleh para pihak bila tidak bersepakat dalam menentukan mau tunduk terhadap hukum yang mana dalam penyelesaian sengketa waris.

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sumber: www.hukumonline.com/…/hukum-waris-mana-yang-…

Demikian ulasan dari kami tentang hukum waris islam yang ada di Indonesia, semoga kita dapat mengambil manfaat dari pembahasan diatas tadi, sekian semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk membaca ulasan-ulasan tentang seputar islam hanya di ceramah-islam.com.

Baca juga artikel kami lainnya : Ceramah Agama Islam Tentang Kematian

toko buku islam murah
FacebookTwitterGoogle+